Medan, Jayapost.com – Ketua Dewan Pakar Gerakan Nasional Patriot Pancasila (GNPP) Sumut Anton Sihombing meminta Kejaksaan Agung RI mengambil ahli laporan masyarakat perihal adanya dugaan Pembangunan Fisik Gedung Bangunan SBSN Pengembangan Sentra Pembibitan Ternak Kerbau Nasional di Instalasi Rondaman Palas BPTUHTP Siborong borong tahun 2022 senilai Rp 22,9 miliar dan Pembangunan Fisik Jalan sebesar Rp 5.1 Milliar berjalan ditempat, kata Anton dengan tegas.
Anton juga sangat berharap Kejagung RI bertindak cepat agar para pelaku korupsi di jajaran Kementan dapat diusut sampai keakar-akarnya.
Terbukti Kementan pilihan Presiden Prabowo Kementan Amram melakukan pemecatan sejumlah pejabat di Kementan karna terlibat dalam kasus korupsi, dalam hali ini GNPP Sumut mendukung upaya bersih bersih Kementan karena korupsi yang sudah menggurita di Kementan sudah berjemaah, katanya kepada Jayapost.com, senin (03/01/2025).
Berangkat dari keberanian Ketua Dewan Pakar GNPP Sumut siap tampil membuka segala proyek dari tahun 2020 sampai 2023 di beberapa balai di bawah naungan Kementan.
Anton pun mengapresiasi langka yang dilakukan KPK membongkar korupsi berjemaah di Kementan, terbukti Syarul Yasin Limpo divonis 10 tahun penjara terbukti korupsi uang negara sebesar Rp.14, 1 Miliar.
Temuan lain yang diungkapkan GNPP Sumut , adanya proyek di Balai Besar Perbenihan BBP2TP Medan, diantaranya Pengadaan Alat dan Bahan Pengujian DNA sebesar Rp.7,1 Miliar dan Pembangunan Fisik Laboratorium sebesar Rp 22.,1 Miliar.
Untuk pekerjaan di Balai Vetariner Medan proyek Pembangunan Laboratorium Pengujian dan Pemeriksaan Penyakit Hewan di Wil Sumbagut sebesar Rp.29,2 Miliar dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 29.3 Miliar.
Anton mengkalkulasi pejabat peninggalan mantan Mentan Syarul Yasin Limpo tahun 2024 banyak melakukan korupsi berjemaah dalam kasus impor jagung. Hal ini berawal dari panen raya.
Dengan tegas GNPP Sumut meminta ketegasan Kejagung RI untuk mengusut anggaran di 3 Balai Kementan di Sumatera Utara dari tahun 2022/2023 dan 2024.
Jika laporan pemberitaan ini tidak mendapat respon dari Kejaksaan Agung RI untuk mengambil ahli penanganan pemeriksaan dugaan korupsi di Instalasi Rondaman Palas kami akan melakukan orasi dengan menggerakan masyarakat peduli anti korupsi di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan.
(TIM)
