Hal ini disampaikan Bachtiar SH saat ditemui awak media di kantor DPW MIO Sumut Jalan Armada No.16 Medan, Kamis (6/5/2021).
" Hal ini perlu dilakukan karena masyarakat sepertinya tidak peduli dengan Protokol Kesehatan (Prokes), seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, " ujarnya.
Terutama mengenai Protokol Kesehatan menggunakan masker dan mencuci tangan, fenomena yang terjadi saat ini, banyak masyarakat yang sudah tidak mau lagi menggunakan masker.
Tidak pedulinya masyarakat terhadap Prokes menggunakan masker dan mencuci tangan sebagai salah satu cara meminimalisir penularan Covid, harus ada campur tangan Pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab Negara terhadap rakyatnya.
Pemprovsu sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat harus sudah mulai "WARNING" terhadap persoalan ini, karena keadaan yang terlihat di lapangan benar-benar sudah memprihatinkan keadaannya, masyarakat sudah sangat abai dalam melaksanakan Prokes Covid, ujar Ahok, sapaan akrab dari Bachtiar.
Dan untuk itu, Bachtiar yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda LIRA Sumut ini, meminta sekaligus menyarankan kepada Pemprovsu untuk segera merealisasikan kembali anggaran pengadaan masker dan sanitizer untuk dibagi-bagikan ke masyarakat secara Gratis.
Dan sekaligus mengerahkan kembali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang ada di Provsu untuk mulai serius mensosialisasikan Prokes Covid ini lagi, jangan sampai Indonesia khususnya provinsi Sumatera Utara dan kota Medan menjadi seperti Negara India, yang kini Pemerintahnya sudah benar-benar kewalahan dalam mengendalikan penanganan penularan Corona Virus Disease (Covid), tegas Ahok.
Terpisah, Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sumut dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes, ketika dikonfirmasi Sumutpos.id tentang apakah ada peningkatan kasus Covid di Sumut, Alwi memberikan keterangannya melalui pesan singkat WA sebagai berikut : Saat ini, Rumah sakit favorit, penuh. Terjadi kenaikan kasus sedang-berat, karena pelaksanaan isolasi mandiri yang tidak sesuai petunjuk yang ada.
Isolasi mandiri yang seharusnya diputuskan oleh dokter dan dibawah pengawasan petugas, selama isoman, tidak terjadi. Isoman, diputuskan sendiri oleh yang bersangkutan. Tanpa pengawasan, tanpa penanganan.
Karena tidak adanya pengawasan dan penanganan, banyak kasus yang terjadi perberatan, tidak ada yang tahu. Ybs, tidak ke rumah sakit, sampai terpaksa harus ke rumah sakit karena kondisi yang semakin berat.
Sampai di rumah sakit, kondisi sudah berat-kritis. Sebagian meninggal di RS yang mengakibatkan angka kematian yang lebih tinggi dibanding angka rata-rata Nasional. Sebagian selamat, tetapi dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi, biaya yang lebih mahal, masa rawat yang lebih lama.
" Seharusnya kasus ringan juga harus tetap ditanggulangi negara, sehingga isolasi terfokus pada tempat yang disiapkan, sehingga dapat melokalisir kasus dan mengurangi resiko terjadinya penularan. Dengan pengelolaan yang benar, kasus ringan akan dapat mencegah perberatan kasus, dari ringan ke sedang, sedang ke berat, " pungkas Alwi . (JP - Indra/Ril)
